Kajian Islam Dan Politik, Menurut Pandangan Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag, M.Fil.I.


Alhamdulillah, semoga amal kita selalu bertambah dan dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah swt. Pada postingan kali ini, saya ingin share tulisan Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag, M.Fil.I. (guru kerohanian PPG 2013 – Universitas Negeri Malang) yang tidak sengaja saya temukan dalam sebuah buku yang berjudul “Reorientasi Pendidikan Islam Menuju Pengembangan Kepribadian Insan Kamil”.

Ternyata tulisan Ustadz Yusuf Hanafi, saya bawa kemana-mana, namun tidak pernah saya baca. Pada buku tersebut beliau menuliskan topik menarik yang selalu menjadi sorotan karena banyak orang kurang referensi dan akhirnya salah paham. Topik tersebut adalah “Islam dan Politik”.

Dalam kehidupan politik-kenegaraan, tertangkap fenomena kecanggungan umat islam dalam memecahkan persoalan-persoalan fundamental, salah satunya bagaimana mencari kaitan pas antara islam dan politik; bagaimana memposisikan syariat islam dalam konteks negara modern demokratis. Kecanggungan ini kemudian berimplikasi pada lahirnya berbagai jenis eksperimentasi politik.

Para pemikir muslim terfragmentasi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama menginginkan diwujudkannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata negara, misalnya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah dan semacamnya. Tokoh yang gigih mewujudkan hal ini antara lain Muhammad ‘Abduh, Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, dan Abu al-A’la al-Maududi.

Kelompok kedua, memandang bahwa hubungan agama dengan politik kenegaraan adalah persoalan moralitas. Negara merupakan instrumen politik untuk menegakkan nilai dan etika Islam yang universal. Bagi kelompok ini, konsep negara dan pemerintahan merupakan bagian dari ijtihad kaum muslimin, karena islam tidak menentukan dengan jelas tata negara dan sistem pemerintahan. Tokoh yang berhalauan seperti ini antara lain, Ahmad Amin, Muhammad Husain Haikal, Muhammad ‘Imarah, Fazlur Rahman, Robert N.Bellah, Nurcholish Madjid, Amin Rais, dan Jalaludin Rahmat.

Kelompok ketiga, menolak penerapan syariat dan pembentukan negara Islam. Bagi kelompok ini, islam adalah agama, bukan negara. Lebih lanjut, kelompok ini menampik idealisasi politik Nabi Muhammad di Madinah, yang sering dijadikan dasar konsep negara islam. Atau dengan kata lain bahwa Nabi di Madinah murni urusan perintah Allah swt, bukan urusan politik kenegaraan, terlebih kekuasaan. Tokoh dari spektrum pemikiran ini adalah Ali Abd al-Raziq, Muhammad Sa’idal-Asymawi, Muhammad Ahmad Khalfallah, Faraj Faudah, dan Abdurrahman Wahid.

Keragaman teori politik Islam terjadi karena latar berikut;

  1. Belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan syariat islam itu. Apakah terma syariatnya lebih merujuk pada makna generiknya sebagai jalan hidup sebagaimana konstatir Al-Qur’an; atau merujuk pada pranata yudisial seperti dalam fiqih.
  2. “Negara Islam” yang didirikan oleh Nabi di Madinah, yang dipandang ideal, ternyata tidak memberikan model yang terperinci, yang dapat dipakai oleh konteks kenegaraan sekarang.
  3. Belum ada rumusan konseptual  yang jelas tentang apa yang dimaksud pemerintahan Islam atau negara Islam itu sendiri.

Secara historis, belum ada penjelasan terperinci tentang konsep negara Islam. Hal ini jelas terlihat ketika para sahabat tidak memperoleh acuan normatif dari Nabi untuk menentukan figur penggantinya, sebagai penyelenggara tugas eksklusif pemerintahan Madinah. Nabi Muhammad saw, memang tidak memberikan figur penggantinya kelak setelah beliau wafat. Kriteria-kriteria yang diperlukan justru muncul dari gagasan para sahabat, yang kemudian mereka tuangkan dalam wujud prosedur pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Prosedur ini kemudian dikenal dengan bay’at Saqifah, yang terdiri dari 3 tahapan yaitu pencalonan, kompromi antar kelompok, dan bay’at.

Nah, itu sekedar sharing (cuplikan dari 13 halaman), untuk edisi lengkapnya bisa dibaca di buku.  Semoga wawasan kita tentang dunia Islam beserta pandangan-pandangannya bertambah, karena bermacam padangan yang ada sekarang, berpangkal pada masa lalu, yang harus dikaji melalui kajian sejarah yang benar, yang bebas politik, karena politik pasti akan mengubah sejarah masa lalu demi popularitas sekarang, sebagaimana kampanye Prabowo dan Jokowi yang berebut kursi presiden.

Berdasarkan pengalaman saya, perbedaan pandangan ini terasa kental jika kita menghadiri kajian-kajian dari ketiga kelompok  ini. Satu kelompok terasa kental aroma politik dalam setiap kajiannya, kelompok lain aroma moralitas sangat kental, dsb. Terkadang, orang yang belum mengetahui keragaman ini cenderung fanatik pada kelompoknya, dan memandang kelompok lain salah, tanpa mempelajari asal muasal perbedaan pandangan ini. Oleh karena itu, saya ingin mengemukakan kata-kata Bung Karno, yaitu JAS MERAH, JAngan Sampai MElupakan sejaRAH.

Share ini dilatar belakangi diskusi di kamar 114 asrama PPG Universitas Negeri Malang, hanya saja waktu itu bahan kajian topik ini belum terkumpul, sehingga berbagai pandangan belum bisa dikaji asal usulnya, sehingga menghasilkan debat kusir tak berujung antara Mas Ivan Galih dengan para penantangnya (Mas Addin dan Pak Muhaimin). Suasana makin keruh ketika datang pemahaman baru yang dipelopori Ustadz Jalal, semoga diskusi tak berbahan dan tak berujung menjadikan manfaat dikemudian hari. Aamiin.

About Yan Surachman 440 Articles
Namaku Yan Surachman. Bagiku hal paling menyenangkan adalah ketika bisa saling berbagi dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa LESTARIKAN HUTAN di Indonesia.