Tanggapan Media Tentang PPG (Pendidikan Profesi Guru)

Pro kontra tentang Pendidikan Profesi Guru terus berlanjut, beberapa media seperti kompasiana.com bahkan menuliskan kalimat “Saat ini santer kita dengar isu mengenai kebijakan dari kemendikbud yang berupa Pendidikan Profesi Guru atau yang lebih di kenal dengan PPG. Bahkan di beberapa daerah di indonesia sudah dilaksanakan PPG.“. Hal ini tentu sangatlah miris, padahal program PPG sudah berjalan beberapa tahun namun ditulis sebagai isu. Pendidikan Profesi Guru dibagi menjadi dua macam, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan.
Bahkan PPG prajabatan sekarang menjadi beasiswa bagi mahasiswa yang mau mengabdikan diri mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. PPG sudah lama direncanakan dan pelaksanaannya baru terealisasi tahun 2013 (untuk PPG prajabatan) setelah peserta SM3T pertama kembali dari pengabdian di daerah.

Pihak-pihak tertentu juga menghubungkan dengan isu sarjana pendidikan dan non kependidikan. Alasannya adalah karena PPG prajabatan membolehkan sarjana non kependidikan untuk ikut serta. Sehingga PPG dianggap sebagai program yang mendeskreditkan sarjana pendidikan.

Tentu alasan tersebut kurang tepat, karena permasalahan nonpendidikan dan kependidikan sudah muncul jauh lebih awal sebelum ada PPG.  Kesenjangan antara sarjana kependidikan dan nonkependidikan sudah muncul semenjak ada akta IV yang bisa ditempuh oleh sarjana nonkependidikan dalam waktu satu tahun. Beberapa sumber menyebutkan sebenarnya masalah kependidikan dan nonkependidikan ini sudah diajukan ke lembaga tinggi negara (bukan eksekutif) namun ditolak dengan alasan menghargai persamaan hak, sehingga sarjana nonkependidikan tetap diperbolehkan menjadi guru.

Lalu bagaimana dengan sarjana kependidikan? Memang perlu kajian yang lebih dalam untuk merancang jalur menjadi guru. Apalagi mengingat bahwa terlalu banyak universitas yang menyelenggarakan program kependidikan dan akta IV, sehingga semakin banyak pula mahasiswa kependidikan yang berandai-andai menjadi guru PNS.

Uraian di atas tentu menjadi bahan yang perlu direnungkan oleh pihak yang kontra dengan kebijakan PPG. Sarjana Kependidikan memang mendapat diskriminasi bahkan hingga pengangkatan PNS guru di kabupaten/kota syarat S.Pd tetap disetarakan dengan S1+Akta IV adapula Sertifikat Pendidik (dari PLPG-PPG) disamakan dengan Akta IV. Bukankah demikian yang kita alami?
PPG sebenarnya dapat menjadi jalan yang baik bagi sarjana kependidikan mengingat yang berhak menyelenggarakan program ini adalah Perguruan Tinggi Kependidikan yang kredibel.

Akhirnya kita harus berdo’a supaya para pemegang kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling bersinergi memberikan hak-hak warga negara secara adil, khususnya lulusan sarjana kependidikan. Media juga harus lebih berimbang dalam menyampaikan informasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

About Yan Surachman 440 Articles
Namaku Yan Surachman. Bagiku hal paling menyenangkan adalah ketika bisa saling berbagi dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa LESTARIKAN HUTAN di Indonesia.